GERHANA MATAHARI TOTAL 09 MARET 2016

Insyaa Allah akan terjadi Gerhana matahari total pada tanggal 9 Maret 2016 nanti... hanya Indonesia satu-satunya negara yang dilintasi bayangan tersebut. Daerah di Indonesia yang akan dilintasi bayangan itu terdiri dari 10 provinsi, mulai dari bagian Indonesia barat hingga timur.

"Jalurnya melalui 10 provinsi, mulai dari Bengkulu, Sumatera Selatan, Babel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara," ucap Thomas Djamaluddin, Ketua LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional).

Dari 10 provinsi itu, ada 11 daerah yang dilewati gerhana matahari total. Berikut daftar nama daerah dan waktu terjadinya gerhana:

1 Palembang

Durasi gerhana total selama 1 menit 52 detik.

Mulai gerhana matahari: 06.20 WIB

Mulai gerhana matahari total: 07.20 WIB

Berakhir gerhana matahari: 08.31 WIB

2 Belitung

Durasi gerhana total selama 2 menit 10 detik.

Mulai gerhana matahari total: 06.21 WIB

Mulai gerhana matahari total: 07.22 WIB

Berakhir gerhana matahari 08.35 WIB

3 Bangka

Durasi gerhana total selama 2 menit 8 detik.

Mulai gerhana matahari: 06.20 WIB

Mulai gerhana matahari total: 07.21 WIB

Berakhir gerhana mataharil: 08.33 WIB

4 Sampit

Durasi gerhana total selama 2 menit 8 detik.

Mulai gerhana matahari: 06.23 WIB

Mulai gerhana matahari total: 07.27 WIB

Berakhir gerhana mataharil: 08.44 WIB

5 Palangkaraya

Durasi gerhana total selama 2 menit 29 detik.

Mulai gerhana matahari: 06.23 WIB

Mulai gerhana matahari total: 07.28 WIB

Berakhir gerhana mataharil: 08.46 WIB

6 Balikpapan

Durasi gerhana total selama 1 menit 9 detik.

Mulai gerhana matahari: 07.25 WITA

Mulai gerhana matahari total: 08.33 WITA

Berakhir gerhana matahari: 09.53 WITA

7 Palu

Durasi gerhana total selama 2 menit 4 detik.

Mulai gerhana matahari: 07.27 WITA

Mulai gerhana matahari total: 08.37 WITA

Berakhir gerhana mataharil: 10.00 WITA

8 Poso

Durasi gerhana total selama 2 menit 40 detik.

Mulai gerhana matahari: 07.28 WITA

Mulai gerhana matahari total: 08.38 WITA

Berakhir gerhana mataharil: 10.02 WITA

9 Luwuk

Durasi gerhana total selama 2 menit 50 detik.

Mulai gerhana matahari: 07.30 WITA

Mulai gerhana matahari total: 08.41 WITA

Berakhir gerhana mataharil: 10.07 WITA

10 Ternate

Durasi gerhana total selama 1 menit 9 detik.

Mulai gerhana matahari: 08.63 WIT

Mulai gerhana matahari total: 09.51 WIT

Berakhir gerhana mataharil: 11.20 WIT

11. Halmahera

Durasi gerhana total selama 1 menit 36 detik.

Mulai gerhana matahari: 08.37 WIT

Mulai gerhana matahari total: 09.54 WIT

Berakhir gerhana mataharil: 11.24 WIT

Hanya beberapa daerah di Indonesia yang bisa menyaksikan fenomena gerhana matahari total tanggal 9 Maret 2016 mendatang. Daerah tersebut merupakan daerah yang dilintasi bayangan penuh umbra bulan.

Gerhana matahari total yang terjadi pagi hari akan membuat langit menjadi gelap selama beberapa saat. Matahari yang biasanya memancarkan sinar terang maka saat gerhana akan tertutup bulan sehingga korona atau mahkotanya bisa terlihat.

"Ketika gelap piringan matahari tertutup seperti kondisi magrib, tapi kalau magrib masih ada senjanya. Kalau ini gelap ada cahayanya lembut sekali, suasana seperti ada cahaya bulan, gelap. Masih bisa lihat sekitar tapi remang-remang," ucap Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Thomas Djamaluddin kepada detikcom.

Sebelas daerah itu akan bisa menikmati momen ketika matahari sepenuhnya ditutupi bulan, akan tetapi ada juga daerah yang hanya akan mengalami gerhana matahari sebagian. Daerah itu hanya bisa menyaksikan gerhana matahari sebagian karena tidak dilewati umbra (bayangan inti) bulan tetapi dilewati oleh penumbra (bayangan yang lebih terang) bulan.

Warga di daerah tersebut dapat melihat matahari tertutup bulan dengan presentase yang berbeda, ada yang 95 persen hingga 65 persen dengan durasi gerhana yang berbeda-beda.

Misalnya di Jakarta, gerhana matahari akan terjadi sebesar 88,76 persen. Matahari mulai tertutup bulan pukul 06.19 WIB dan akan berakhir pada 08.31 WIB. Namun perlu dicatat, bagi yang ingin melihat gerhana matahari sebagian harus menggunakan filter baik itu kacamata khusus gerhana matahari yang sudah dilengkapi filter matahari atau teropong agar retina mata tidak rusak karena terkena sinar matahari langsung.

"Ketika bulan mulai tersibak lepas dari matahari, maka piringan matahari yang terang itu akan menyilaukan sekali padahal pupil mata sedang membesar dan itu yang bisa merusak retina mata," ujar Thomas.

Selain Jakarta berikut daftar daerah lain yang akan merasakan gerhana matahari sebagian:

1 Padang

Gerhana terjadi 95,41 persen

Disaksikan mulai pukul 06.21 WIB hingga 08.27 WIB

2 Bandung

Gerhana terjadi 88,76 persen

Disaksikan mulai pukul 06.19 WIB hingga 08.32 WIB

3 Surabaya

Gerhana terjadi 92,96 persen

Disaksikan mulai pukul 06.23 WIB hingga 08.40 WIB

4 Pontianak

Gerhana terjadi 92,96 persen

Disaksikan mulai pukul 06.23 WIB hingga 08.40 WIB

5 Denpasar

Gerhana terjadi 76,53 persen

Disaksikan mulai pukul 07.22 WITA hingga 09.42 WITA

6 Banjarmasin

Gerhana terjadi 98,22 persen

Disaksikan mulai pukul 07.23 WITA hingga 09.47 WITA

7 Makassar

Gerhana terjadi 88,54 persen

Disaksikan mulai pukul 07.25 WITA hingga 09.54 WITA

8 Kupang

Gerhana terjadi 65,49 persen

Disaksikan mulai pukul 07.28 WITA hingga 09.55 WITA

9 Manado

Gerhana terjadi 96,66 persen

Disaksikan mulai pukul 07.34 WITA hingga 10.15 WITA

10 Ambon

Gerhana terjadi 86,91 persen

Disaksikan mulai pukul 08.33 WIT hingga 11.16 WIT

Untuk bisa menatap matahari secara langsung, kita harus menyingkirkan setidaknya 99,9968% dari energi yang diterima dari matahari. Angka ini (terutama pada dua digit terakhir itu) jelas bukan angka mistis yang turun dari langit. Besaran itu didapat dari hasil pengukuran yang akurat terhadap energi yang dipancarkan matahari berbanding yang mampu diterima oleh organ retina mata tanpa merusaknya. Ini bisa diperoleh lewat filter khusus untuk pengamatan matahari, yang hanya menyalurkan setidaknya 0,0032% cahaya (filterShade 12). Cara-cara semacam melihat melalui film, pita magnetik, CD, gelas buram, dan sebagainya itu sebenarnya masih belum cukup aman untuk melindungi retina dari kerusakan.

Tapi itu bukan berarti kita harus mengurung diri dalam rumah saat terjadi gerhana. Berada diluar rumah pada saat gerhana matahari sama amannya (atau sama berbahayanya) dengan berada di luar rumah pada hari-hari biasa, sepanjang kita tidak menatap langsung ke arah matahari. Namun pada saat matahari berada dalam fase gerhana total, adalah aman untuk menatap matahari secara langsung (ingat, hanya pada saat fase total!).

Penjelasan ilmiahnya, karena walaupun ukuran (diameter) bulan 400 kali lebih kecil dari matahari, letaknya juga 400 kali lebih dekat. Dengan demikian, saat fase total, ketika bulan tepat berada segaris dengan matahari, ukuran bulan akan tepat sama besar dengan ukuran piringan matahari, dan secara efektif akan menghalangi bagian matahari yang paling terang dari pengelihatan. Saat itu kita bisa sejenak meninggalkan peralatan filter untuk menatap pemandangan langka itu: matahari dengan gemerlap koronanya yang bependar ditengah gelapnya langit siang hari.

Bagi ummat Islam, peristiwa gerhana dianggap sebagai tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya peristiwa gerhana mempunyai kekhususan bagi ummat Islam. Bila gerhana terjadi ummat Islam dianjurkan untuk melakukan shalat gerhana, satu-satunya shalat yang dianjurkan atas suatu kejadian alam. Selain itu, peristiwa gerhana merupakan cara mencocokkan perhitungan perhitungan waktu bagi para ahli hisab. Gerhana matahari sebenarnya merupakan ijtimak yang teramati (observable newmoon) yang amat penting dalam perhitungan kalender Islam. Dalam keadaan biasa ijtimak (segarisnya bulan dan matahari) tidak teramati. Satu-satunya tanda telah tejadi ijtimak adalah teramatinya hilal. (dari berbagai sumber)

Keharusan Judicial Review UU Pidana untuk Pelaku LGBT

Oleh : DR.H.Jeje Zainuddin. MAg

Perkembangan gerakan para pengidap kelainan seksual LGBT di seluruh dunia semakin mengkhawtirkan. Mereka memaksakan agar pandangan masyarakat berubah terhadap mereka. Perilaku mereka ingin dianggap normal. Bukan hanya itu, mereka juga bergerak untuk mengubah hukum dan perundang-undangan agar melindungi perilaku bejat mereka. Hasilnya: Belgia, Belanda, Lima Puluh Negara bagian Amerika Serikat, dan belasan negara lainnya akhirnya menerima dan mengakui eksistensi keabsahan komunitas LGBT dengan mengubah hukum di negara masing-masing. Gerakan hukum ini juga tengah diperjuangkan aktivis LGBT di Indonesia. Tulisan ini akan mencoba melihat melihat celah yang mereka gunakan untuk berusaha melegalkan perbuatan nista mereka.

Pandangan Hukum Positif Indonesia terhadap LGBT

Selama ini peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagian besarnya masih berpihak kepada keyakinan agama dan budaya masyarakat yang menolak perilaku LGBT. Hal itu dapat dilihat di antaranya dalam beberapa UU berikut.

Pertama, dalam Undang-Undang No.1 Thaun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan. Di sana disebutkan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal ini dengan jelas dan terang menyatakan bahwa Indonesia hanya mengakui perkawinan secara heteroseksual, yaitu perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin, tegasnya adalah seorang pria dan seorang wanita. Selain itu ditambahkan bahwa perkawinan bukan semata memenuhi hasrat biologis tetapi bertujuan suci sebagai bagian dari ibadah kepada Allah untuk membangun rumah tangga bahagia dan kekal.

Kedua, pada Pasal ke-2nya disebutkan lebih rinci, antara lain: (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedang peraturan yang lebih khusus bagi umat Islam dalam masalah perkawinan ini diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 2 KHI dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mîtsâqan ghalîzhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Ketiga, pasal ke-3 dan ke-4 juga semakin menguatkan lagi model perkawinan di atas: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”; Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1)Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ketentuan undang-undang Perkawinan di atas menutup pintu rapat-rapat kemungkinan terjadinya perkawinan yang diajukan atau dilakukan oleh pasangan sesama jenis. Undang-undang tersebut juga menolak perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi sehingga pelaku perkawinan yang tidak mencatatkan perkawinannya dinyatakan sebagai pelanggaran hukum. Maka pelaku LGBT yang berkeinginan mendapatkan pengakuan hukum yang mengabsahkan ikatan antara dua manusia yang berjenis kelamin sama adalah mustahil dan melakukannya secara sembunyi-sembunyi juga sebagai suatu pelanggaran hukum.

Oleh sebab itulah kelompok pembela HAM Liberal dan pendukung perilaku menyimpang LGBT selalu mencari cara dan peluang untuk melakukan judicial review atau revisi terhadap undang-undang perkawinan ini. Mereka menilai undang-undang ini penuh diskriminasi. 

Menutup Celah Hukum Legalisasi LGBT

Dalam usaha merombak penolakan hukum Indonesia terhadap LGBT, mereka kemudian membenturkannya dengan perundang-undangan lain yang memang berpotensi ditafsirkan sebagai dukungan terhadap perilaku LGBT. Di antara yang mereka gunakan adalah mengenai HAM dan KUH Pidana. Oleh sebab itu, penting juga kita memahami bagaimana mereka menggunakan celah hukum ini dan bagaimana kita menutupnya.

Pertama, penunggangan HAM

Di antara upaya para pendukung LGBT dalam mencari legitimasi dari perundang-undangan, mereka gencar mensosialisasikan pentingnya menghormati hak-hak asasi manusia tanpa membedakan ras, suku, agama, maupun kecenderungan orentasi seksual. Di sini kita mesti memahami secara cerdas bagaimana mereka membangun opini sesat. Misalnya mengubah istilah LGBT dari yang biasa disebut “penyimpangan orentasi seksual” menjadi “perbedaan orentasi seksual”. Jika suatu perilaku adalah “menyimpang” maka maknanya jelas ia adalah sesuatu penyakit yang tidak normal dari apa yang seharusnya karenanya harus dicarikan obat penyembuhannya. Tetapi dengan ungkapan “perbedaan” maka LGBT dikesankan sebagai sesuatu perilaku yang normal meskipun berbeda dari keumuman masyarakat, dan oleh karena itu ia harus diakui dan ditolerir. Pada akhirnya mereka mengkampanyekan perilaku LGBT sebagai bagian dari hak asasi seseorang warga negara yang harus dihormati oleh masyarakat dan dilindungi secara hukum.

Bagaimanakah sebetulnya HAM Indonesia mengatur masalah LGBT ini? Sebenarnya tidak ada pasal peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menyebutkan maupun mengaturnya. Hanya saja, dalam Undang-undang Dasar RI 1945 yang telah diamandemen, Pasal 28J tentang Hak Asasi Manusia dikatakan: (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasaannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Jadi kebebasan atas nama HAM di Indonesia haruslah berdasarkan pembatasan yang diatur oleh Undang-Undang yang pertimbangan pembatasan tersebut di antaranya berdasar nila-nilai moral dan agama. Tidak ada satu pun adat istiadat, moral. apalagi agama yang ada di Indonesia yang mengakui perilaku LGBT sebagai sesuatu yang normal.

Pengertian HAM Sendiri berdasar Undang-undang No. 39. Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Pasal 1, poin 1 adalah “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manus ia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;”

Sementara pada poin 3 diskriminasi didefinisikan sebagai “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

Jadi apabila di Indonesia saat ini kaum LGBT belum mendapat perlindungan HAM seperti yang mereka inginkan, karena memang HAM di Indonesia berbeda dnegan pengertian HAM yang dipahami masyaraat barat yang liberal. Melainkan HAM yang bersendikan nilai-nilai moral dan agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia. 

Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagaimana tercermin dalam UU Perkawinan dan UU HAM di atas, sepatutnya dalam UU Hukum Pidana ada pasal yang tegas memberi sanksi hukuman bagi para pelaku LGBT. Sayangnya, KUHP yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih warisan Belanda yang secara filosofis, yuridis, dan sosiologis banyak sekali bertentangan dengan falsafah dasar negara dan nilai-nilai agama. Oleh sebab itu, pasal pidana bagi pelaku LGBT hanya diatur jika pelaku LBGT ini seorang dewasa yang melakukan pencabulan kepada anak di bawah umur atau belum dewasa.

KUHP Pasal 292 hanya menyatakan: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pasal ini sungguh sangat menjijikan dari beberapa aspek. Pertama, dari aspek spirit pasal ini pada prinsipnya membolehkan pencabulan pada sesama jenis asal kedua-duanya sama-sama dewasa dan suka sama suka. Kedua, perbuatan cabul itu sendiri tidak masuk katagori pelanggaran hukum pidana. Ketiga, perlindungan hukum bagi korban pencabulan sesama jenis hanya diberikan ketika korbannya belum dewasa, bukan karena perbuatan cabulnya itu sendiri. Keempat, pasal ini sangat menyinggung nilai moralitas dan perasaan kita sebagai bangsa Indonesia yang beragama yang secara konstitusional telah dijamin oleh UUD 1945.

Oleh sebab itu sepatutnya Pasal 292 KUHP ini dipersoalkan dan dimohonkan uji materi hukum kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dengan alasan bertentangan dengan Falsafah Negara dan UUD 1945. Dalam Mukadimah dan Pasal 29 UUD 1945 dengan terang benderang dinyatakan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsekwensinya, segala hukum yang diundangkan dan berlaku di Indonesia adalah hukum yang bersumber dari Agama dan segala hukum yang bertentangan denga hukum Agama di Indonesia harus dihapus dan digantikan. (Sumber : www.persis.or.id)